Berita Terbaru
Home » EKONOMI » TELAAH AKADEMIS PEMBAYARAN KEWAJIBAN HGB ATAS HPL DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TELAAH AKADEMIS PEMBAYARAN KEWAJIBAN HGB  ATAS HPL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

TELAAH AKADEMIS PEMBAYARAN KEWAJIBAN HGB ATAS HPL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pendahuluan

Penyegelan paksa beberapa ruko oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung diwaktu lalu, menunjukkan bagaimana penyelenggaran pemerintahan daerah bergeser dari bentuk partisipatif menjadi refresif. Kehendak konstitusi agar pemerintahan dilaksanakan secara demokratis yaitu melindungi, memenuhi, menjaga, dengan memberikan kepastian, keadilan dan bermanfaat bagi warganegara menjadi sia-sia.

Kasus ini bermula: Pertama, tahun 2006 s/d 2009 menjelang berakhir masa Hak Guna Bangunan (HGB). Para pemegang HGB mengajukan perpanjangan sesuai prosedur dan telah diberikan rekomendasi oleh pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) c.q Walikota selanjutnya diajukan ke kantor BPN Kota Bandar Lampung dan diterbitkanlah perpanjangannya mulai tahun 2013 s.d tahun 2033 dan/atau mulai tahun 2014 s.d. 2034. Kedua, pemegang hak ada pula yang sudah memperpanjang HGB tahun 2009/2010 di masa Walikota Edy Sutrisno dan anehnya dibatalkan sepihak oleh Walikota Herman HN dengan alasan tidak ada catatan arus kas masuk ke pemerintahan kota yang berhubungan dengan pembayaran HGB ruko pasar ayam, ruko pasar tengah dan pergudangan. Pemerintah kota menetapkan biaya perpanjangan HGB sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai zonasi. Bila pemegang hak tidak membayar maka ancamannya adalah: a) mengkosongkan ruko, b) mengambil alih ruko menjadi hak milik pemerintah kota kembali.

Menindaklanjuti permasalahan ini, pemerintah kota menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dilanjutkan dengan mengeluarkan Perwali No. 47 Tahun 2011 Jo. Perwali No. 96A Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan.

Selain itu, masalah ini sedang dalam sengketa antara pemegang hak guna bagunan ruko dengan pemerintah kota dan dalam proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Inilah yang kemudian mendorong penulis mentelaah secara akademis terkait tindakan Pemkot yang berdasarkan Perwali No. 96.A Tahun 2012.

 

Pembahasan

 Secara teori, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Ps 1 ayat 3 UUD; “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maksudnya kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum (recht staat), demikian juga alat-alat perlengkapan Negara harus bersumber dan berakar dalam hukum. Ps 18 ayat 6 UUD; “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ps 23A UUD mengatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Ps 285 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 2014 mengatakan: sumber pendapatan asli daerah: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Ps 286 mengatakan: (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

UU No. 30 Tahun 2014, mengatakan: “dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun ssas-asas penyelenggaraan pemerintahan berupa: a) asas legalitas; b. asas pelindungan HAM; dan c) Asas-asas umum pemerintahan baik.

UU No. 28 Tahun 2009, menetapkan daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Ketetapan itu setidaknya mengarah pada empat perubahan berupa: Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closedlist system. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberiaan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan, Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu, dan Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

UU No. 5 Tahun 1960, mengatakan HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Ps 26 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996, mengatakan: HGB atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang HGB setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. PP No. 46 Tahun 2002, mengatakan: Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.

Ps 29 PP No. 27 Tahun 2014, mengatakan: (1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain. (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Jangka waktu sewa barang milik negara/daerah) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam undang-undang.

Ps 33 Permendagri No. 17 Tahun 2007 mengatakan: a) penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. b) jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Tindakan hukum dapat dilakukan melalui:  a) Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola. b) Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum. c) Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Biro Hukum/ Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.

Pada praktiknya pemkot melalui sekretaris kota melayangkan tiga kali surat teguran yaitu: 1) Surat No. 590/1236/IV.38.D/2014 tentang teguran pertama tanggal 10 okt 2014. 2) Surat No. 590/1311/IV.38.D/2014 tentang teguran kedua tertanggal 28 okt 2014, dan 3) Surat No. 590/1817/IV.38.D/2014 tentang Teguran Ketiga tertanggal 20 Nov 2014. Artinya tindakan penyegelan ini telah melampaui ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Permendagri.

Atas peristiwa itu, Kemendagri mengeluarkan surat klarifikasi dengan Surat Mendagri No. 188.34/4557/SJ tanggal 16 Nov 2011. Yang meminta Walikota menghentikan pelaksanaan Perwali No. 47 Tahun 2011 dan segera melakukan perubahan Perwali. Namun Pemkot dalam kurun waktu 2012 – 2014 tetap melakukan tindakan menarik retribusi/kewajiban HGB diatas Tanah HPL. Lihat fakta dinas Pasar menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Tagihan Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah/Surat Tanda Setor.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2012, bagian pungutan konpensasi perpanjangan HGB dapat diketahui: 1) Wajib retribusi telah membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah atas HGB di atas tanah HPL secara self assesment ke Bank Lampung, 2) Pembayaran retribusi dilakukan setelah ada penyegelan terhadap ruko tempat wajib retribusi melakukan usaha, 3) Wajib retribusi membayar dengan cara melunasi sekaligus atau dengan cara mengangsur 2-3 kali pembayaran untuk jangka waktu 20 tahun, 4) HGB yang telah diperpanjang sebelum tahun 2011 wajib retribusi masih diwajibkan membayar retribusi berdasarkan Perwali No. 47 tahun 2011 yang tidak berlaku surut, 4) Wajib retribusi selain membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah atas HGB di atas tanah HPL, membayar surat ijin usaha produksi (SIUP), tanda datar perusahaan (TDP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Retribusi Sampah dan Keamanan, 5) Wajib retribusi yang telah diperpanjang sertifikat HGB sebelum tahun 2011, merasa keberatan membayar retribusi selama dua puluh tahun sekaligus.

Perwali dinamakan beleidsregel (policy rules) atau legislasi semu (pseduwetgeving) atau disebut peraturan kebijaksanaan yang bertumpu pada aspek doelmatiqheid sebagai bentuk pelaksanaan prinsip freis ermessen.  Kedudukan Perwali No. 96A Tahun 2012, secara formalis sudah memenuhi syarat namun secara substansi dapat dikatakan cacat hukum karena tidak sesuai kehendak UU No. 12 Tahun 2011. Berikut ini ada catatan hukum terhadap Perwali tersebut:

  1. “Nama” Perwali perubahan hanya menghilangkan kata retribusi sesuai printah melalui Surat Kemendagri No. 188.34/4557/SJ Perihal Klarifikasi Perwali. Dengan katalain mengganti kata RETRIBUSI menjadi KEWAJIBAN sebagai Pungutan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai pustaka, 1990;1006) mengatakan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Arinya kewajiban bukan diistilahkan sebagai cara untuk menarik pajak dari masyarakat.
  2. Kata “Menimbang”, berisi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Semestinya perwali ini merujuk UU No. 28 tahun 2009 dan/atau UU No. 32 Tahun 2004. Namun Perwali ini bersumber PP No. 40 Tahun 1996. Sementara dalam PP tidak ada ketentuan pasal yang memerintahkan kepada kota/kabupaten untuk membuat Perda apalagi Perwali. Lihat Ps 27 ayat (3) mengatakantata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGB dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.
  3. Konsideran “dasar Hukum”, sengaja mengabaikan kewenangan dan peraturan pembentukan perundang-undangan. Seperti: a) PP No. 46 Tahun 2002, b) Permendagri No. 17 Tahun 2007.
  4. Ketentuan “Umum”, tidak banyak memberikan pengertian apa itu Kewajiban, Siapa itu Pemegang Hak dan Apa itu Hak Pengelolaan, lalu siapa pelaksana dan pengawas dari tugas tersebut dan tindakan hukum apa saja, dll.
  5. Ps 2, tidak jelas siapa sebagai subyek dan apa obyek kewajiban yang dikehendaki. Ps 3, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, terutama pengaturan zona dan tarif.
  6. Ps 4, hal ini sangat bertentangan dengan, SE Kepala BPN No. 1/SE-100/I/2013, UU No. 20 Tahun 2000 UU No. 21 Tahun 1997, PP No. 13 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2002.
  7. Penentuan tarif konpensasi berdasarkan Zonasi, inilah yang sangat ironi. Mestinya tarif Hak Pengelolaan berdasarkan Nilai Perolehan Tanah adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Lihat Ps 18 PP No. 46 Tahun 2002, mengatakan Besaran uang pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGB menggunakan rumus yaitu: Jangka Waktu HGB yang diberikan dibagi 30 tahun dikali 1% (dari Nilai Perolehan Tanah adalah NJOP (Hasil Perkalian Nilai Jual Objek Pajak) dikurangi NPTTKUP (Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan adalah yang berdasarkan Pagu tidak kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuangan)) dikali 50%.

 

Penutup

  • Tindakan pemkot sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip asas penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik (principle of public service ) sesuai UU No. 30 tahun 2014 berupa: a) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan b) asas kepastian hukum, c) asas larangan sewenang-wenang, d) asas kepantasan dan kewajaran, e) asas larangan menyalahgunakan penyalahgunaan wewenang, f) asas larangan sewenang-wenang, g) asas kepekaan, h) asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan j) asas kebijaksanaan.
  • Perwali No. 96A Tahun 2012 adalah cacat hukum. Karena praktiknya Pemkot tidak mematuhi peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, pajak dan retribusi dalam kebijakan penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  • Upaya paksa “penyegelan” telah melampaui kewenangan Pemda dan sebagai upaya mengkriminalisasi pemilik HGB. Belum lagi Pemkot mengeyampingkan Penetapan No. 35/DEN/2014/PTUN-BL tanggal 5 Jan 2015, yaitu memerintahkan kepada Tergugat (pemkot) menunda Pelaksanaan surat Walikota No. 590/1817/IV.38.D/2014 tanggal 20 Nov 2014. Namun sampai saat ini, pemkot tetap tidak melaksanakan penetapan pengadilan dan dapat disebut tindakan melawan hukum.
  • Terkesan motif “kewajiban” Pemkot kepada pemilik HGB adalah a) mengutamakan kepentingan sekarang, tanpa mempertimbangkan setelah 20 tahun kemudian, b) tidak memperhatikan aspek ekonomi dan kepentingan umum, dan c) dampak “kewajiban” menimbulkan biaya tinggi serta memberatkan masyarakat pemegang HGB.
  • Pungutan daerah dengan Istilah Kewajiban berdasarkan Perwali tidak diperkenankan oleh undang-undangan dan dapat dikatakan Batal demi Hukum. Bentuk pungutan harus dilakukan atas nama peraturan daerah. Disini diperlukan keterlibatan DPRD Kota Badar Lampung.

Oleh:  Dr. Dedy Hermawan dan Yusdiyanto, S.H., M.H.