Berita Terbaru
Home » EKONOMI » PTUN Perintahkan Segel Ruko Segera Dibuka
PTUN Perintahkan Segel Ruko Segera Dibuka

PTUN Perintahkan Segel Ruko Segera Dibuka

Keputusan Ketua PTUN yang mengabulkan permohonan para pedagang pasar tengah bersifat sementara sampai ada keputusan hukum tetap terhadap gugatan ini.

Ketua pengadilan tata usaha negara bandar lampung muhammad ilham lubis mengambilkan permohonan 30 pedagang pasar tengah yang disegel rukonya oleh pemerintah kota sejak 9 desember 2014.

Ketetapan ketua PTUN ini dituangkan dalam surat keputusan tulisan nomor 35/PEN/2014/PTUN BL, Senin (5/1), setelah seminggu sebelumnya meminta keterangan dari kedua belah pihak (dismisial).

Dengan dikabulkannya permohonan para pedagang ini ilham lubis juga memerintahkan pihak tergugat walikota bandar lampung untuk membuka penyegelan ruko sampai ada keputusan hukum tetap terhadap masalah ini.

Panitera/ Sekretaris ptun bandar lampung maruba silalahi mengatakan dalam sidang mendengarkan keputusan ketua ptun itu pemilik rokok sebagai penggugat diwakili oleh djohan suwandi wangsa sebagai kuasa hukum. Sedangkan pihak tergugat diwakili Dedi Amarullah asisten 1 pemkab kota bandar lampung dan wan abdurahman kepala bagian hukum sekretariat kota bandar lampung.

Intinya ketua PTUN mengabulkan permohonan penggugat yakni kusnadi dan kawan kawan. Ada 30 pemilik toko semuanya yang telah disegel pemkot kata Maruba, kemarin.

Dia menjelaskan keputusan ketua PTUN Bandar Lampung ini bersifat sementara. Selanjutnya akan ditentukan pada majelis hakim yang akan menangani gugatan penyegelan ruko tersebut. Mungkin selasa ini akan ditentukan siapa saja majelis hakim nya ujar Maruba. Setelah ditentukan barulah sidang gugatan dimulai.

Kuasa hukum pedagang djohan suwandi wangsa mengatakan walikota Herman HN harus mematuhi keputusan itu. Kami minta walikota mematuhi putusan itu dan penyegelan toko para penggugat yang berjumlah 30 orang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kata dia usai sidang.

Anggota DPRD Lampung Hartarto Lojaya mengatakan wali kota harus mengikuti putusan ptun. Jika tidak, Walikota telah melanggar UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih baik walikota mengikuti putusan pengadilan daripada menimbulkan persoalan baru, kata Hartarto.

Menurutnya berdasarkan surat kemenpan RB Nomor B-471/I/1991 putusan PTUN harus dijalankan. “Pelanggaran terhadap penetapan ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak yang melanggarnya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*