Berita Terbaru
Home » EKONOMI » Kisruh Pasar Tengah Lampung
Kisruh Pasar Tengah Lampung

Kisruh Pasar Tengah Lampung

Mendagri diminta memberi sanksi tegas atas pelanggaran yuridis dan administratif yang dilakukan Pemkot.

Anggota DPRD Lampung, Hartarto Lojaya  bersama para pemilik ruko Pasar Tengah Bandar Lampung menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mereka mengadukan sengketa penyegelan ruko yang dilakukan oleh Pemerintah Kota ( Pemkot).

Para pedagang membawa fotokopi keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 35/PEN/2014/PTUN-BL yang dikeluarkan pada 5 Januari lalu.

Menurut Hartarto ketua PTUN  sudah menginstruksikan kepada Walikota Bandar Lampung Herman HN untuk menunda penyegelan hingga ada keputusan hukum tetap. Konsekuensinya Pemkot harus membuka segel pada 30 ruko yang disegel sejak 9 Desember 2014.

Penyegelan ini telah merugikan para pemilik ruko maupun para karyawan yang bekerja ditempat tersebut, kata Hartarto kepada Lampost, Rabu (14/1).

Selain itu anggota DPRD dari daerah pemilihan Bandar Lampung itu mengeluhkan surat PEMKOT yang malah meminta pedagang mengosongkan ruko secara sepihak. Para pedagang meminta mendagri memberi sanksi tegas atas pelanggaran baik secara yuridis maupun administratif yang dilakukan pemkot, ujarnya.

Menurut Hartarto, Pemkot tidak melaksanakan Keputusan Ketua PTUN Bandar Lampung sesuai surat Medagri Nomor 180.2/568/A.3/IJ tanggal 7 Januari 1994 tentang Pelaksanaan PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administratif Pemerintahan.

Senin lalu, 25 pemilik ruko membuka paksa segel berupa Pemkot line yang di tempel didepan pintu ruko. KAryawan ruko juga membuka gembok dan mulai menggelar dagangan.

Sidang perdana

Sementara itu kemarin, sidang perdana gugatan sengketa Hak Guna Bangunan antara pemilik ruko dan Pemkot berlangsung tertutup di PTUN. Humas PTUN Jimmy R. Natarezaa mengatakan sidang perdana berupa pemeriksaan persiapan.

Pihak Pemkot diwakili Asisten 1 Dedi amrullah dan kabag Hukum Wan Abdurrahman, sedangkan pemilik ruko diwakili kuasa hukumnya, Djohan Suwandi Wangsa. Proses pendahuluan ini, kata dia, sesuai dengan pasal 63 ,UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam menengahi sengketa ini, lanjut Jimmy, PTUN tidak berpihak. Namun, pihaknya menyayangkan sikap Pemkot yang tidak mematuhi keputusan Ketua PTUN Bandar Lampung agar menunda penyegelan ruko. Dia enggan membahas apakah ada sanksi hukum jika WaliKota tetap melakukan penyegelan ruko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*