Berita Terbaru
Home » PERISTIWA » DPRD Lampung Setuju Tanah Way Dadi Dilepas
DPRD Lampung Setuju Tanah Way Dadi Dilepas

DPRD Lampung Setuju Tanah Way Dadi Dilepas

DPRD provinsi Lampung akhirnya menyepakati pelepasan aset seluas 89 hektare di Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung pada rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Lampung, kamis (19/11). Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri.

Alhamdulillah untuk masalah way dadi sudah ada persetujuan DPRD melalui komisi 1. Tinggal nanti Pemprov menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK gubernur untuk dibentuk tim untuk penglepasannya.
Nanti ada tim appraisal yang menghitung besaran ganti ruginya itu nanti, kata wagub usai mengikuti sidang paripurna RAPBD 2016, kamis (19/11).
Diketahui, penglepasan aset ini tinggal menunggu persetujuan dari DPRD Lampung. Pasalnya untuk penglepasan hak pengelolaan Lahan ( HPL) way dadi , pemprov Lampung tidak bisa melepas aset tersebut tanpa adanya persetujuan dari DPRD. Hal ini sesuai dengan surat keputusan  (SK) kepala BPN RI pada 11 Januari 2013.
Bachtiar mengatakan ganti rugi yang dimaksut bukan seperti penggantian tol, sebaliknya dalam masalah ini masyarakatlah yang memberikan ganti rugi kepada pemerintah.
Dukungan DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengatakan anggota dewan mendukung penglepasan aset pemprov yang sudah ditempati masyarakat. Ia juga mengatakan masalah aset way dadi merupakan pekerjaan lama anggota dewan masa bakti yang lalu. Supaya masyarakat lebih nyaman dengan kepemilikan sertifikat.
Dedi juga meminta agar penunjukan tim appraisal Pemprov dilakukan serius. Di sisi lain mantan ketua Pansus Way Dadi Hartarto Lojaya mengatakan berdasarkan Permendagri no 17 tahun 2007 tentang pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan pemindahtanganan cukup dengan pergub yang disetujui DPRD.
Pasal 58 ayat (1) menyatakan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksut Pasal 57 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapatkan pesetujuan DPRD untuk tanah dan atau bangunan kata Hartarto di gedung DPRD Lampung ( 19/11).
Ia mengatakan fungsi pengawasan Dewan akan dijalankan dengan membentuk tim sari Pemprov dan DPRD.
Hartarto juga menjelaskan akan terus mengawasi penglepasan aset supaya orang asing tidak membeli Lahan Way Dadi.