Berita Terbaru
Home » EKONOMI » Blusukan ke Pasar, Hartarto Miris dengan Nasib Pedagang
Blusukan ke Pasar, Hartarto Miris dengan Nasib Pedagang

Blusukan ke Pasar, Hartarto Miris dengan Nasib Pedagang

BANDAR LAMPUNG – Blusukan ke pasar-pasar tradisional kembali dilakukan calon walikota Bandar Lampung, Hartarto Lojaya, Senin siang (8/6). Jika pekan lalu ke Pasar Panjang, kali ini anggota DPRD Lampung itu mengunjungi Pasar Bambu Kuning dan SMEP.

Sama seperti blusukan sebelumnya, Hartarto banyak menerima keluhan dari pedagang terkait minimnya fasilitas di pusat transaksi perdagangan tersebut. Bahkan di Pasar SMEP, para pedagang meringis menunggu ketidakpastian renovasi yang dijanjikan pengembang, PT Prabu Artha, rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Sarbini, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar SMEP, mengungkapkan, para pedagang telah membayar uang muka 30 persen atau sekitar Rp80 juta-Rp100 juta kepada pengembang untuk pembelian kios baru. Namun, proyek di tengah kota itu ternyata macet total alias mangkrak. Untuk itu, mereka menuntut pengembalian uang muka kepada Pemkot Bandar Lampung.

”Selain itu, kami juga ingin Pemkot bisa memberikan solusi kelanjutan usaha kami setelah dipindahkan ke tempat penampungan ini. Omset kami merosot drastis, sehingga kami butuh lingkungan yang bagus untuk berjualan,” tegas Sarbini dihadapan Hartarto Lojaya.

Lusiani pedagang kopi bubuk mengaku sudah habis kesabaran. Akibat kios tidak jadi, dirinya sudah bangkrut. ”Saya ini sudah bankrut, emas saya habis semua, kios tidak jadi, pengembang tidak tahu dimana rimbanya,” kata Lusi.

Dia mempertanyakan alasan pemerintah membongkar kios Pasar SMEP. Padahal, para pedagang masih memiliki hak enam tahun lagi. ”Tahun 2004, kios kami direnovasi. Kami dijanjikan dapat sertifikat HGB selama 15 tahun ke depan. Ternyata 2013 pasar kembali dibongkar, padahal masa berlaku kami belum habis. Kami masih punya hak enam tahun lagi,” sesalnya.

Kondisi tersebut membuat Hartarto miris, dan akan memperjuangkan nasib para pedagang. ”Saya ini lahir dan besar di pasar. Jadi, pasar ini sudah seperti rumah saya sendiri. Makanya saya tahu betul bagaimana penderitaan saudara-saudara sekalian,” ungkap Hartarto.

Menurut Hartarto, pengelolaan seluruh pasar tradisional di Bandar Lampung harus diubah. Jika selama ini oleh Dinas Pasar, ke depan harus dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Hal itu dilakukan agar pengelolaan pasar lebih fokus dan manajemennya lebih mandiri. ”Agar pengelolaannya lebih profesional. Apalagi, potensi pasar di Bandar Lampung ini cukup besar,” kata Hartarto.

Diakuinya, pasar merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Bila dikelola dengan baik, pusat transaksi perdagangan itu akan jadi salah satu sumber penghasilan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak profesional maka pasar tidak akan memberikan manfaat, terutama bagi pedagang maupun pembeli.

Menurut Hartarto, dengan perubahan status menjadi PD, pimpinan dan karyawan yang ada di Dinas Pasar bisa fokus memikirkan cara mendapatkan profit. Termasuk, melakukan penataan pasar yang menyesuaikan dengan kondisi terkini agar menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Saat ini, mayoritas pasar di Bandar Lampung masih banyak yang dikelola dengan pola manajemen tradisional.

”Tentu saja, hal itu kalah jauh pamornya dibandingkan dengan pasar modern yang keberadaannya sekarang digemari masyarakat. Dengan manajemen PD Pasar yang modern, maka pengelolaan pasar akan semakin maju,” jelasnya.

Selain itu, dengan berubahnya status pengelolaan maka pedagang unsur yang terlibat di dalamnya juga berpikir keras mengelola pasar dengan baik dan menguntungkan. Bahkan, para pedagang tak hanya sekadar menyewa kios-kios di tiap pasar, tapi bisa memilikinya.

Hartarto menilai, selama ini dengan bentuk Dinas Pasar yang setara dengan SKPD lain, maka yang dilakukan hanya sebatas mengelola pasar apa adanya. Akibatnya, saat ini target PAD yang dibebankan ke Dinas Pasar terkesan stagnan. Bahkan dalam operasionalnya hanya mengandalkan dana dari APBD.

”Tak ada kreatifitas yang dikembangkan untuk memperbaiki manajemen pasar dan meningkatkan PAD. Harusnya pengelolaan keuangan di (Dinas) Pasar ini bisa mandiri dan menghidupi kebutuhannya sendiri. Apalagi di Bandar Lampung ini banyak berdiri beberapa pasar besar,” ujarnya. (*)