Berita Terbaru
Home » EKONOMI » Bebaskan Pajak Pengusaha
Bebaskan Pajak Pengusaha
sumber : google.com

Bebaskan Pajak Pengusaha

Bandar Lampung- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di sejumlah daerah. Tsunami PHK kian terkendali bila kondisi perekonomian tidak kunjung membaik.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipasi.

Politikus Partai Demokrat itu berharap PHK dalam jumlah yang lebih besar jangan sampai terjadi. Karena berdasarkan data yang masuk ke Komisi ini sudah terjadi 30 ribu PHK di sejumlah daerah.

Dia juga meminta pengusaha tidak menjadikan PHK sebagai opsi terakhir. Lantas, apa solusinya?

Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan supporting. salah satunya mungkin pajak untuk tahun ini tidak ditarik dulu dari pengusaha. artinya dia kan punya semacam simpanan dana untuk membayar pegawai.

Di bagian lain, usulan Komisi IX DPR juga menjadi masukan pemerintah. saat ini, istana juga terus meracik resep obat untuk mengobati lesunya perekonomian. kemarin resep tersebut dimulai dengan menghilangkan aturan- aturan yang selama ini menghambat gerak pelaku usaha.

Jokowi pun menjanjikan iklim usaha dan investasi yang baik bagi para pelaku usaha. selain peraturan setingkat manteri banyak pula regulasi penghambat bisnis yang berupa undang- undang. Karena itu, Jokowi menyebut jugka agenda deregulasi harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi saya harap undang- undang yang baru agak direm dimajukan dulu yang revisi- revisi ini, ujar presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, berdasar kompilasi laporan dari seluruh kementrian/ lembaga maupun masukan pelaku usaha, pemerintah berhasil mengidentifikasi adanya 154 regulasi penghambat bisnis. detailnya akan dibahas dalam rapat maraton mulai besok sampai Sabtu di Istana Bogor, ucapnya.

Menurut Rizal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya langkah yang akan dilakukan adalah dengan menaikan tarif biaya penyimpanan kontainer di pelabuhan dari saat ini Rp. 27000 perhari. sebab biaya di penyimpanan swasta bisa sampai tiga kali lipat lebih mahal.  Akibatnya banyak pelaku usaha yang justru lebih senang kontainernya di pelabuhan sehingga membuat arus lalulintas terganggu.

Ini terkumpul dari delapan UPTD yang tersebar di Provinsi Lampung. Untuk UPTD Wilayah I Bandar Lampung dari target 560 milyar sudah tercapai 61,20 persen atau sekitar Rp. 342,745 milyar. secara keseluruhan untuk PKB dan BBNKB sudah tercapai 60,05 persen atau sekitar Rp. 793,801 miliar dan target Rp. 1305 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Hartarto Lojaya mengatakan tak perlu menekan dari sektor PKB dan BBNKB untuk PAD yang ada saat ini.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah ada respon dan peka terhadap peningkatan perekonomian termauk dari permasalan ini. karena jika alasannya hanya karena PAD tentu masih banyak alternatif yang bisa dilakukan.

Yang saya lihat juga kan kita ini yang termahal di Sumatera. Justru kita ingin capaian PAD dari PKB dan BBNKB nya optimal, seharusnya ada stimulus dengan pengurangan pajak ini, kata dia.

Antisipasi dari pemotongan tersebut adalah optimalisasi dari potensi- potensi pajak daerah lainnya. misalnya dengan pengoptimalan pajak alat berat yang hingga kini belum terealisasikan. Sampai saat ini juga kan belum terealisasi. Artinya perubahan kebijkan terhadap hal ini saya kira juga masih ada waktu dan pemerintah harus sigap merespons ini, katanya.

Terobosan juga perlu dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam hal ini Dispenda yang berhubungan langsung dengan pajak daerah, ujar Hartarto.

Radar Lampung, 3 September 2015.